Majene – Lima Sidik. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene memberikan klarifikasi terkait polemik penggabungan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diterapkan untuk pertama kalinya pada angkatan kelima.
Menurut Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muliadi, M.Sos.I, kebijakan tersebut bertujuan mempercepat masa studi mahasiswa. Hal itu diungkapkannya dalam Seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Kamis (26/09/2024).
“Selama ini, KKN dilaksanakan di luar semester 7, yakni pada Januari yang sudah masuk tahun ajaran baru. Akibatnya, sering kali pelaksanaan KKN melewati semester genap, padahal seharusnya berlangsung di semester ganjil. Ini berpotensi memperlambat penyelesaian studi mahasiswa di STAIN Majene,” jelasnya.
Baca juga: Penggabungan PPL-KKN STAIN Majene Dikritik: Tidak Efektif, Atribut Kembali Terlambat
Muliadi menambahkan bahwa penggabungan PPL dan KKN disebabkan adanya revisi anggaran 2024, yang sebelumnya direncanakan untuk pelaksanaan KKN pada Januari 2025.
“Karena anggaran KKN sebenarnya untuk 2025, kita melakukan revisi anggaran agar bisa dilaksanakan tahun ini. Mestinya pelaksanaan mengikuti anggaran di Januari 2025, namun dengan revisi ini, kita bisa mengadakan PPL-KKN Terpadu di 2024,” tambahnya.
Menanggapi keterlambatan distribusi atribut KKN dalam beberapa tahun terakhir, Muliadi berjanji bahwa kampus akan segera menyelesaikan distribusi rompi PPL-KKN, meskipun ia mengakui keterlambatan kembali terjadi tahun ini.
“Kami pastikan tahun ini atribut KKN tersedia, dan insya Allah rompi akan selesai awal Oktober,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Muliadi meyakinkan bahwa program PPL-KKN terpadu tidak merugikan mahasiswa.
“Ini adalah langkah untuk menormalkan pelaksanaan KKN di masa depan. Penggabungan ini tidak mengurangi makna KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan dari segi regulasi, sangat memungkinkan untuk diterapkan,” pungkasnya.
Pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) juga memberikan tanggapan terkait masalah atribut yang terus berulang.
“Kami sudah melakukan evaluasi, namun kendalanya adalah anggaran yang digelontorkan dari pusat, sehingga distribusinya terkesan lambat dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sepenuhnya masalah kampus. Kami sebenarnya ingin memesan atribut dari jauh-jauh hari, tetapi membutuhkan anggaran besar yang tidak bisa ditalangi,” jelas Sekretaris P3M, Abdul Wahid, saat ditemui di Gedung Rektorat, Jumat (27/09/2024).
Abdul Wahid berharap masalah atribut ini tidak lagi terulang di tahun mendatang.
“Solusinya adalah dengan mengintegrasikan PPL-KKN ini, dan kami berharap tahun depan tidak ada kendala serupa,” tutupnya.
Reporter: Annida Indah Khofiyah
Editor: Ainung Salim
Okelah klau permasalahan atribut telah dibicarakan dan dianggap rill. Coba ulas juga tentang Kritikan terkait persoalan posko. Supaya permasalahan pada masalah mahasiswa khusus nya yg akan terjun pada pelaksanaan PPL-KKN Tahun (2024) Ini, itu dapat juga dipahami terkait diadakannya posko atau tdk. Kalau btul ISU tentang tidak akan diadakan posko khusnya Jurusan PAI itu tidak dilaksanakan, apa alasannya? Spy permasalahan itu tidak ngambang dikemudian hari, dan mahasiswa tdk ikut sistem begitu sj tanpa ada data yang reall dari putusan para pembuat kebijakan PPL-KKN tersebut!!!!.