Majene – Lima Sidik. Perwakilan mahasiswa angkatan 2022 berhasil melakukan audiensi dengan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Anwar Sadat, untuk meminta klarifikasi terkait transparansi dana dalam distribusi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), dan buku saku. Mereka mempertanyakan keterlambatan distribusi meski sudah memasuki semester akhir. Audiensi berlangsung di Gedung Rektorat STAIN Majene pada Rabu (02/10/2024).
Ferli Ramadani, perwakilan mahasiswa, menyampaikan bahwa KTM dan sertifikat PBAK sangat penting sebagai syarat administrasi untuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan kampus yang meminta mahasiswa mencetak KTM secara mandiri dan tidak adanya pembagian sertifikat PBAK, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
“Kami bahkan diminta mencetak KTM sendiri melalui Siakad, sementara sertifikat PBAK tidak dibagikan baik fisik maupun digital. Alasannya, untuk menghemat anggaran,” ujarnya.
Ferli menyoroti ketidaksesuaian distribusi KTM, sertifikat PBAK, dan buku saku di angkatan 2021 dan 2023, yang menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran. Ia menyebut bahwa meskipun sertifikat PBAK sudah ada di tangan panitia PBAK angkatan 22, mereka diarahkan untuk segera mengambil sertifikat tersebut di ruangan dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT). Namun, sesuai informasi dari Wakil Ketua III, prosedur seharusnya adalah membawa sertifikat tersebut ke akademik, yang kemudian akan membagikannya kepada mahasiswa.
KTM angkatan 2021 juga terlambat karena masalah administrasi, sementara pencetakan untuk angkatan 2022 dan 2023 dihentikan karena penghematan.
Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Anwar Sadat, mengaku kurang tahu detail masalah ini karena wewenangnya berada pada panitia dan bagian akademik, namun menyebutkan adanya penghematan anggaran untuk akreditasi. Ferli menambahkan bahwa transparansi anggaran menjadi sorotan mahasiswa, meski kampus berdalih dokumen anggaran dilindungi negara. Aliansi mahasiswa berencana menindaklanjuti masalah ini untuk mendapatkan hak informasi yang jelas.
“Kalau sertifikat PBAK sudah jadi, kenapa tidak ada informasi untuk segera mengambilnya? Baru kemarin, beberapa jam sebelum aksi, kami diberi tahu,” ujar Ferli, menyoroti kelalaian kampus. Ia berharap kampus lebih proaktif menyampaikan informasi penting.
Kepala Sub Bagian Akademik, Abdul Gafur, mengonfirmasi bahwa KTM, buku saku, dan sertifikat PBAK sudah bisa diambil di ruang akademik. Audiensi ini diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dan transparansi antara kampus dan mahasiswa.
Reporter: Anafika Sariatul Umi
Editor: Ainung Salim
