Menjelang pelaksanaan POROS INTIM 2026 di UIN Datokarama Palu, muncul harapan dari kalangan mahasiswa agar proses persiapan kontingen STAIN Majene dilaksanakan secara lebih terbuka, adil, dan transparan. Pengurangan beberapa cabang olahraga dengan alasan efisiensi anggaran serta mekanisme seleksi atlet yang belum diketahui secara luas menjadi perhatian yang memunculkan berbagai pertanyaan di tengah mahasiswa.

POROS INTIM merupakan ajang yang mempertemukan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam di kawasan Indonesia Timur untuk berkompetisi, menunjukkan prestasi, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik institusi masing-masing. Karena itu, proses persiapan menuju ajang tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa yang memiliki potensi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ditiadakannya beberapa cabang olahraga dengan alasan efisiensi anggaran. Alasan tersebut bukan kali pertama disampaikan. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana efisiensi itu dilakukan dan bagaimana transparansi penggunaan anggaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

Keterbukaan mengenai perencanaan dan alokasi anggaran dinilai penting agar setiap kebijakan dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan secara bersama. Dengan adanya transparansi, mahasiswa dapat memahami berbagai pertimbangan yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh pihak kampus.

Selain itu, proses perekrutan dan penentuan atlet yang akan mewakili kampus juga menjadi perhatian. Hingga saat ini, sebagian mahasiswa menilai belum terlihat adanya proses seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memiliki kemampuan dan prestasi di bidang olahraga.

Ketika proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka, berbagai asumsi dan spekulasi berpotensi muncul di tengah mahasiswa. Situasi seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa kesempatan untuk mewakili kampus belum diberikan secara merata kepada seluruh atlet yang memiliki potensi.

Padahal, semangat kompetisi yang sehat seharusnya dimulai dari proses yang adil dan transparan. Setiap mahasiswa yang memiliki kemampuan dan prestasi semestinya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi serta membuktikan kemampuannya.

Di sisi lain, terdapat anggapan bahwa beberapa cabang olahraga tidak diberangkatkan karena peluang untuk meraih juara dianggap kecil, mengingat atlet-atlet yang menjadi juara pada POROS INTIM sebelumnya masih akan bertanding pada tahun ini. Apabila pertimbangan tersebut benar adanya, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi. Sebab, tujuan pembinaan olahraga bukan semata-mata mengejar kemenangan, melainkan juga membangun mental kompetitif, menambah pengalaman bertanding, serta mempersiapkan regenerasi atlet kampus.

Mahasiswa tidak menuntut jaminan kemenangan. Yang diharapkan adalah proses yang terbuka, kesempatan yang setara, serta kebijakan yang dapat dijelaskan secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pihak.

Pada akhirnya, POROS INTIM 2026 seharusnya tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai sportivitas, keadilan, dan keterbukaan benar-benar diterapkan dalam proses persiapannya. Dengan demikian, setiap mahasiswa dapat merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan membawa nama baik STAIN Majene.

Editor: Dewi Karlina

Sebagai mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, saya memahami betul bahwa pendidikan bukan hanya tentang belajar di ruang kelas, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warganya. Program Bidikmisi, yang kini dikenal sebagai KIP Kuliah, merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk membantu mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi. Namun, bagi saya, tujuan mulia program tersebut terasa kehilangan maknanya ketika bantuan yang seharusnya menjadi penopang utama justru tidak kunjung cair.

Saya, Alimran, mahasiswa STAIN Majene, hingga saat ini belum menerima pencairan bantuan Bidikmisi/KIP Kuliah sebagaimana mestinya. Bantuan tersebut bukan sekadar angka dalam sistem administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan akademik maupun kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan. Ketika bantuan itu tidak diterima, dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan studi dan ketenangan saya dalam menjalani proses pendidikan.

Dalam prosesnya, saya telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan oleh program tersebut. Mulai dari proses seleksi hingga pembuatan laporan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Bidikmisi telah saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh kewajiban administratif telah saya penuhi. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir telah disampaikan bahwa proses pencairan akan segera dilakukan. Namun, kenyataannya hingga saat ini bantuan tersebut belum juga cair, meskipun berbagai penjelasan telah diberikan sebelumnya.

Melalui tulisan ini, saya berharap pihak kampus maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai persoalan ini. Program bantuan pendidikan seharusnya menjadi jaminan bagi mahasiswa untuk belajar dengan tenang, bukan menjadi sumber ketidakpastian. Saya hanya berharap hak yang seharusnya saya terima dapat segera dipenuhi sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih fokus dan tanpa beban kekhawatiran yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Editor: Dewi Karlina

Dalam aksi tersebut, Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk membuka akses jalan kampus secara permanen. Aksi berlansung secara terbuka di depan Kantor Pemerintah Daerah dan menyebabkan kemacetan, sehingga pengendara tidak dapat melintas di sekitar lokasi.

Ketua Dewan Ekskutif Mahasiswa (DEMA),Ferli Ramadani menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani akses permasalahan jalan.

“Kami merasa pemerintah daerah tidak serius dalam menangani permasalahan akses jalan”, ujarnya.

“Jalan di STAIN Majene harus segera dibuka apapun caranya”,lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Syahrimayani,S.T.,M.T, mengungkapkan alasan tidak menemui massa.

“kami Mendukung aspirasi dari Mahasiswa, ada langkah langkah yang harus kami tempuh dulu, tidak serta merta langsung berbicara tanpa ada kesepakatan dari awal.” Ujarnya.

Adapun Solusi dari Pemda sesuai dengan tuntutan pemilik lahan akan dilakukan pembayaran segera.

Syahrimayani menyampaikan harapannya. “Kami berharap jalan kemudian dibuka dan tidak ada lagi aliansi seperti ini”

Reporter : Mauridha Aliska