Artikel ini ditulis oleh Anwar Sadat (STAIN Majene), Rahmin Talib Husain dan Zumiyati Sanu Ibrahim (IAIN Sultan Amai, Gorontalo), serta Muhammad Yusuf (UIN Alauddin Makassar).

Penelitian ini dimulai sejak tahun 2021 dan melalui proses panjang, termasuk beberapa kali pengajuan ke jurnal bereputasi internasional hingga akhirnya diterima di Jurnal Samarah setelah mengalami revisi berulang kali sesuai standar ketat publikasi Scopus Q1. Artikel tersebut diterbitkan pada edisi 2 tahun 2025.

Penelitian ini mengkaji persoalan poligami dengan sudut pandang berbeda dibandingkan kebanyakan penelitian di Indonesia maupun mancanegara. Menggunakan analisis bibliometrik, penelitian ini memetakan perkembangan ilmu pengetahuan terkait poligami dengan metode statistik yang jarang digunakan dalam penelitian serupa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa riset mengenai poligami di Indonesia masih minim terekspos di tingkat global, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

Menurut Anwar Sadat, tantangan terbesar selama penelitian adalah keterbatasan literatur yang relevan dengan pendekatan bibliometrik serta proses publikasi yang panjang.

“Harapannya, penelitian ini dapat mendorong akademisi di Indonesia untuk menghasilkan karya yang berdampak di tingkat global, khususnya dalam isu poligami dan hukum keluarga Islam,” ujarnya.

Meski belum mendapatkan penghargaan khusus, keberhasilan artikel ini terbit di Jurnal Samarah yang bereputasi internasional dan terindeks Scopus Q1 sudah menjadi pencapaian akademik yang membanggakan bagi STAIN Majene.

Reporter: Dewi Karlina
Editor: Nurrezky Ramadhany Arsyad

Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan, dengan rincian dua bulan untuk proses penulisan, serta lima bulan untuk tahapan pengajuan, peninjauan, dan revisi artikel.

Artikel tersebut ditulis oleh lima penulis, empat di antaranya merupakan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Dua dosen dari STAIN Majene yang terlibat adalah Dr. Muhammad Mutawalli Mukhlis, selaku penulis pertama, dan Prof. KH. Muhammad Mawardi Djalaluddin. Adapun penulis lainnya adalah Prof. Maskun dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Saleh Tajuddin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan Zulhilmi Paidi dari Universitas Utara Malaysia.

Artikel ini membahas persoalan pengangkatan kepala daerah di Indonesia yang dinilai tidak demokratis dan cenderung otoriter. Selama ini, kepala daerah kerap ditunjuk melalui mekanisme politik tertentu, padahal seharusnya mereka dipilih berdasarkan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam wawancara bersama Lima Sidik, Dr. Muhammad Mutawalli menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam sistem pengangkatan kepala daerah di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip Islam dalam proses seleksi pejabat publik.

“Harapan ke depan, tulisan ini dapat memberikan sumbangan gagasan dalam menyelesaikan problematika ketatanegaraan, khususnya terkait pengangkatan kepala daerah. Semoga gagasan tersebut bisa diwujudkan secara konkret,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sering kali sebuah ide dianggap rumit atau mustahil untuk diterapkan. Namun menurutnya, tugas seorang peneliti adalah menawarkan solusi yang solutif dan mudah diterima oleh masyarakat.

“Tentu, terkadang sebuah gagasan dinilai rumit dan hampir mustahil untuk diwujudkan. Namun dalam usaha mencapai sesuatu yang ideal, tantangan pasti selalu ada. Tugas peneliti adalah menyajikan gagasan yang solutif, konkret, dan dapat diterima oleh masyarakat serta akomodatif bagi seluruh pihak yang terkait,” tutupnya.

Reporter: Nurrezky Ramadhany Arsyad

Editor: Dewi Karlina

Artikel berjudul “Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of The Federalism or Republic Model” akan diterbitkan secara resmi oleh Malaysian Journal of Syariah and Law dalam edisi pertama tahun 2025, Volume 13, Nomor 1. Artikel ini dijadwalkan masuk dalam database Scopus pada April hingga Mei 2025.

Tujuan dari artikel ini ialah menggagas model asimetris dengan tetap meneguhkan konsep otonomi konkret sebagai asas yang perlu dijalankan dan diterapkan saat ini.

Mutawalli bersama tim yang terdiri atas Prof. Maskun, Prof. Muh. Saleh Tajuddin, Dewi Andriani, dan Rizal Muchtasar fokus membahas terkait sistem otonomi dan pemerintahan daerah yang masih menjadi topik hangat dan perdebatan hingga hari ini.

Menurut Mutawalli, sistem pemerintahan Indonesia masih belum final dalam menentukan model otonomi daerah yang tepat.

“Dalam ranah otonomi pemerintahan daerah, maka perdebatan yang muncul ialah perdebatan terkait seperti apa konsep dan model otonomi daerah yang cocok untuk Indonesia, apakah sistem republik atau bahkan sebenarnya selama ini kita menganut sistem federalisme. Nampaknya, selama ini Indonesia belum final dalam menentukan sistem dan model apa yang digunakan,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan dan pemaknaan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyoroti bagaimana dalam praktiknya, kewenangan daerah otonom masih dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah pusat.

Dosen yang baru saja meraih gelar doktor di bidang hukum tersebut berharap artikelnya dapat menjadi rujukan utama dalam upaya penyempurnaan sistem pemerintahan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan. Ia juga berharap publikasi ini dapat mendorong kajian lebih lanjut mengenai penguatan hukum dan sistem otonomi daerah sebagai pilar kemajuan negara dan masyarakat.

Reporter: Annida Indah Khofiyah
Editor: Ainung Salim