Pemilihan dimulai pada pukul 10 pagi dan pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 1 siang. Situasi pemilihan berubah menjadi ricuh setelah terjadi kesalahpahaman antara panitia dan peserta terkait validitas data pemilih.

Kericuhan dipicu oleh ketidaksesuaian data dalam lembar absen pemilih. Salah satu peserta yang hadir dalam pemilihan tersebut mengaku sebagai Ketua Tingkat (Keti) PAI 3 angkatan 2022, namun nama peserta tersebut tidak tercantum dalam daftar hadir yang telah dibuat oleh panitia. Nama yang masih terdaftar merupakan ketua tingkat sebelumnya. Meskipun demikian, panitia tetap memperbolehkan peserta tersebut untuk memilih, sehingga memicu protes dari sejumlah peserta.

Dalam wawancara bersama Lima Sidik, Muhammad Firzam, menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

“Dalam Pasal Nomor 5 sudah jelas bahwa yang berhak memilih adalah Keti dan sekretaris, dan tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Nama yang tercantum di absen itulah yang sah. Ketika data tidak di-update, lalu panitia tetap mengizinkan orang lain memilih, itu pelanggaran,” ujar Firzam dengan nada kecewa.

Panitia pelaksana kegiatan juga turut memberikan tanggapannya, Lisnawati M., yang turut diwawancarai, mengakui bahwa kesalahan tersebut berasal dari internal panitia.

“Ini murni kesalahan teknis dari panitia. Kami kurang update dalam penginputan data pemilih. Ada perbedaan antara nama yang kami input dan orang yang datang untuk memilih,” jelas Lisnawati.

Keputusan awal yang diambil panitia setelah terjadi kericuhan adalah pemilihan tetap dilanjutkan. Namun, kericuhan yang cukup panjang dan mengganggu jalannya kegiatan membuat paniti akhirnya memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan, panitia dan peserta membakar kertas suara yang sebelumnya digunakan. Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian mengenai jadwal pemilihan ulang tersebut.

Firzam berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, serta meminta agar panitia lebih tertib dan pengurus kegiatan turut mengawasi jalannya proses pemilihan agar berjalan dengan baik dan profesional.

Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan pemilu mahasiswa ke depan agar lebih tertib, transparan, dan menghargai aturan yang telah disepakati bersama.

Reporter: Fabry Nuari
Editor: Nurrezky Ramadhany Arsyad

Panitia pelaksana LDKM telah menghimbau kepada seluruh mahasiswa Jurusan Tarbiyah dan Keguruan bahwa peserta yang ikut adalah perwakilan kelas, hanya ketua tingkat dan sekertaris, sehingga menjadi bahan kritis mahasiswa dan dianggap sebagai penindasan pendidikan karena dibatasi hak mereka untuk belajar.

Sebelum pembukaan, mahasiswa yang ingin ikut serta dalam LDKM mengaku panitia penyelenggara tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada panitia sehingga sempat menimbulkan kericuhan antara pengurus HMJ, panitia, dan mahasiswa yang tidak diperbolehkan masuk.

“Kami menilai LDKM yang diadakan oleh HMJ gagal total yang diberikan amanah sebagai pengurus HMJ.” ujar Budiman, mahasiswa yang ditolak untuk masuk.

Sebagai respon, Sri Wahyuni Nadir selaku Ketua Umum HMJ Tarbiyah dan Keguruan memberikan penjelasan.

“Kami memberikan persyaratan sesuai dengan kondisi yang ada. Tenaga HMJ itu terbatas oleh karena itu kami hanya memilih Ketua Tingkat dan Sekertaris dan ini juga merupakan hasil kesepakatan internal HMJ Tarbiyah dan Keguruan. Semua kegiatan itu mempunyai target, batasan, dan aturan. Kami tidak mengikutkan mereka karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan kami. Syarat dan ketentuan ini juga telah ditanda tangani dan disetujui oleh ketua jurusan yang bisa memperkuat statement kami.”, tuturnya.

Ketua HMJ Tarbiyah dan Keguruan juga mengatakan bahwa ditinjau dari AD/ART dan buku saku tidak ada poin yang merumuskan persoalan itu. Perumusan aturan-aturan HMJ kembali kepada lembaga masing-masing.

“Makanya kami kembali kepada penyelenggara, aturan apa yg ingin dipakai, selama tidak melanggar aturan yang ada. Intinya ini aturan internal kami dalam kepanitian LDKM HMJ Tarbiyah dan Keguruan. HMJ Ushuluddin Adab dan Dakwah juga punya aturan, HMJ Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam punya aturan dan punya kesepakatan tersendiri. Semua punya batasan tapi regulasi dan aturan yang berbeda.
Bahkan tidak ada diskriminasi dengan sistem ini karena mengikutkan seluruh kelas walaupun kami hanya mengambil Ketua Tingkat dan Sekretaris.” tutup Sry Wahyuni Nadir.

Reporter : Husni Magfirah

Editor : Divisi Litbang