Sebanyak 120 mahasiswa UAD mengikuti PPL-KKN Terpadu ini dan akan ditempatkan di empat wilayah, yaitu Mamuju, Majene, Polman, dan Makassar.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan STAIN Majene, Dr. Suddin Bani. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya program PPL-KKN Terpadu sebagai bagian dari penyelesaian studi mahasiswa.

“PPL-KKN Terpadu ini merupakan kuliah terakhir yang termasuk dalam perkuliahan umum. Oleh karena itu, PPL-KKN dilaksanakan secara terpadu untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu,” jelasnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi pembekalan. Materi pertama disampaikan oleh Yusriah, yang membahas urgensi PPL dan manajemen tindakan kelas. Materi kedua dibawakan oleh Hasan Habibu Saleh, yang membahas karakteristik lokasi PPL-KKN dan standar etika yang harus dipegang oleh mahasiswa selama melaksanakan program. Materi terakhir disampaikan oleh Dr. Ahmad Muafaq, yang menjelaskan penyusunan laporan PPL-KKN Terpadu.

Ketua Panitia Pelaksana PPL-KKN Terpadu, Dr. Muhammad Syahran, menyampaikan harapannya.

“Saya berharap dengan adanya pelaksanaan PPL-KKN Terpadu ini, masyarakat yang terlibat bisa lebih tertarik untuk melanjutkan studi di STAIN Majene,” harapnya.

Reporter: Aida, Mayasari

Editor: Ainung Salim

Menurut Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muliadi, M.Sos.I, kebijakan tersebut bertujuan mempercepat masa studi mahasiswa. Hal itu diungkapkannya dalam Seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Kamis (26/09/2024).

“Selama ini, KKN dilaksanakan di luar semester 7, yakni pada Januari yang sudah masuk tahun ajaran baru. Akibatnya, sering kali pelaksanaan KKN melewati semester genap, padahal seharusnya berlangsung di semester ganjil. Ini berpotensi memperlambat penyelesaian studi mahasiswa di STAIN Majene,” jelasnya.

Baca juga: Penggabungan PPL-KKN STAIN Majene Dikritik: Tidak Efektif, Atribut Kembali Terlambat

Muliadi menambahkan bahwa penggabungan PPL dan KKN disebabkan adanya revisi anggaran 2024, yang sebelumnya direncanakan untuk pelaksanaan KKN pada Januari 2025.

“Karena anggaran KKN sebenarnya untuk 2025, kita melakukan revisi anggaran agar bisa dilaksanakan tahun ini. Mestinya pelaksanaan mengikuti anggaran di Januari 2025, namun dengan revisi ini, kita bisa mengadakan PPL-KKN Terpadu di 2024,” tambahnya.

Menanggapi keterlambatan distribusi atribut KKN dalam beberapa tahun terakhir, Muliadi berjanji bahwa kampus akan segera menyelesaikan distribusi rompi PPL-KKN, meskipun ia mengakui keterlambatan kembali terjadi tahun ini.

“Kami pastikan tahun ini atribut KKN tersedia, dan insya Allah rompi akan selesai awal Oktober,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Muliadi meyakinkan bahwa program PPL-KKN terpadu tidak merugikan mahasiswa.

“Ini adalah langkah untuk menormalkan pelaksanaan KKN di masa depan. Penggabungan ini tidak mengurangi makna KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan dari segi regulasi, sangat memungkinkan untuk diterapkan,” pungkasnya.

Pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) juga memberikan tanggapan terkait masalah atribut yang terus berulang.

“Kami sudah melakukan evaluasi, namun kendalanya adalah anggaran yang digelontorkan dari pusat, sehingga distribusinya terkesan lambat dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sepenuhnya masalah kampus. Kami sebenarnya ingin memesan atribut dari jauh-jauh hari, tetapi membutuhkan anggaran besar yang tidak bisa ditalangi,” jelas Sekretaris P3M, Abdul Wahid, saat ditemui di Gedung Rektorat, Jumat (27/09/2024).

Abdul Wahid berharap masalah atribut ini tidak lagi terulang di tahun mendatang.

“Solusinya adalah dengan mengintegrasikan PPL-KKN ini, dan kami berharap tahun depan tidak ada kendala serupa,” tutupnya.

Reporter: Annida Indah Khofiyah
Editor: Ainung Salim

Aco Bakri, salah satu mahasiswa yang akan mengikuti program PPL-KKN, menyampaikan keluhannya terkait penggabungan kedua program tersebut.

“Ini tidak efektif. Beban kerja menjadi lebih berat karena mahasiswa harus menyelesaikan tugas akademik (PPL) dan pengabdian sosial (KKN) secara bersamaan,” kata Aco dalam wawancara via WhatsApp.

Baca juga: Pimpinan STAIN Majene Tegaskan PPL-KKN Terpadu untuk Percepat Studi dan Atasi Masalah Anggaran

Aco, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa STAIN Majene, menambahkan bahwa banyak mahasiswa mengeluhkan pengelompokan kedua program berdasarkan jurusan. Selain itu, terdapat jurusan yang tidak mewajibkan berposko, dan atribut PPL-KKN belum tersedia, sehingga menimbulkan beragam pertanyaan di kalangan mahasiswa terkait perencanaan program tersebut.

“Kesulitan lainnya adalah merancang program yang seimbang antara tujuan KKN dan PPL. Banyak teman-teman yang mengeluh, terutama karena ada jurusan yang tidak diharuskan berposko dan bahkan tidak ada atributnya saat pemberangkatan sampai saat ini,” tambahnya.

Polemik terkait atribut juga mewarnai pelaksanaan KKN pada tahun 2022 dan 2023. Pimpinan kampus diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki isu-isu teknis yang berulang ini guna memastikan kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan KKN di masa mendatang.

Reporter: Annida Indah Khofiyah

Editor: Ainung Salim