Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STAIN Majene, Aco Bakri, menegaskan bahwa mahasiswa merasa anggaran yang dimiliki kampus tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan akademik dan kesejahteraan mereka.

Aco Bakri menyatakan bahwa transparansi anggaran kampus menjadi tuntutan utama karena mahasiswa mencurigai pengelolaan dana kampus yang tidak efisien.

“Kami mencurigai adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas akademik. Kami hanya meminta keterbukaan, bukan mencurigai hal-hal tertentu, tetapi ketertutupan ini justru memicu kecurigaan,” ungkap Aco.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Senat Mahasiswa (Sema) dalam proses ini sangat penting untuk memperkuat tuntutan transparansi anggaran dari pihak kampus.

“Sema seharusnya hadir untuk memperjuangkan hak mahasiswa mengetahui bagaimana anggaran kampus dikelola,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Anwar Sadat, memberikan klarifikasi bahwa pengelolaan anggaran sudah dilakukan secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Anwar menjelaskan bahwa beberapa jenis dokumen anggaran kampus termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2023.

Menurutnya, informasi yang dikecualikan ini mencakup dokumen yang dapat berdampak negatif jika dibuka untuk publik.

“Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen pembayaran masuk dalam kolom nomor 9 informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Anwar juga menambahkan bahwa anggaran yang terbatas saat ini disebabkan oleh alokasi dana yang difokuskan untuk akreditasi, guna mendorong transisi dari STAIN menjadi IAIN.

“Selain itu, Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini dipadukan sebagai langkah untuk menghemat anggaran. Ini merupakan upaya kami untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada. Tidak ada anggaran yang diselewengkan, semuanya sesuai dengan aturan. Dana dialihkan untuk akreditasi dan penghematan dalam program-program lainnya demi kemajuan kampus kita,” tambahnya.

Selain itu, Waka III menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa atas evaluasi yang diberikan, sekaligus meminta maaf jika situasi ini menimbulkan kesalahpahaman.

“Saya terus memperjuangkan keuangan untuk mahasiswa, termasuk dalam kegiatan seperti poros intim dan pramuka, semua ini untuk kepentingan kemahasiswaan. Bentuk kecurigaan ini tidak berdasar dan dapat menimbulkan dosa jika tidak diluruskan,” tegasnya.

Pihak kampus menekankan bahwa meskipun tuntutan transparansi penting, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang mengatur informasi mana saja yang dapat dibuka untuk publik.

Reporter: Anafika Sariatul Umi

Editor: Ainung Salim

Ferli Ramadani, perwakilan mahasiswa, menyampaikan bahwa KTM dan sertifikat PBAK sangat penting sebagai syarat administrasi untuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan kampus yang meminta mahasiswa mencetak KTM secara mandiri dan tidak adanya pembagian sertifikat PBAK, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

“Kami bahkan diminta mencetak KTM sendiri melalui Siakad, sementara sertifikat PBAK tidak dibagikan baik fisik maupun digital. Alasannya, untuk menghemat anggaran,” ujarnya.

Ferli menyoroti ketidaksesuaian distribusi KTM, sertifikat PBAK, dan buku saku di angkatan 2021 dan 2023, yang menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran. Ia menyebut bahwa meskipun sertifikat PBAK sudah ada di tangan panitia PBAK angkatan 22, mereka diarahkan untuk segera mengambil sertifikat tersebut di ruangan dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT). Namun, sesuai informasi dari Wakil Ketua III, prosedur seharusnya adalah membawa sertifikat tersebut ke akademik, yang kemudian akan membagikannya kepada mahasiswa.

KTM angkatan 2021 juga terlambat karena masalah administrasi, sementara pencetakan untuk angkatan 2022 dan 2023 dihentikan karena penghematan.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Anwar Sadat, mengaku kurang tahu detail masalah ini karena wewenangnya berada pada panitia dan bagian akademik, namun menyebutkan adanya penghematan anggaran untuk akreditasi. Ferli menambahkan bahwa transparansi anggaran menjadi sorotan mahasiswa, meski kampus berdalih dokumen anggaran dilindungi negara. Aliansi mahasiswa berencana menindaklanjuti masalah ini untuk mendapatkan hak informasi yang jelas.

“Kalau sertifikat PBAK sudah jadi, kenapa tidak ada informasi untuk segera mengambilnya? Baru kemarin, beberapa jam sebelum aksi, kami diberi tahu,” ujar Ferli, menyoroti kelalaian kampus. Ia berharap kampus lebih proaktif menyampaikan informasi penting.

Kepala Sub Bagian Akademik, Abdul Gafur, mengonfirmasi bahwa KTM, buku saku, dan sertifikat PBAK sudah bisa diambil di ruang akademik. Audiensi ini diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dan transparansi antara kampus dan mahasiswa.

Reporter: Anafika Sariatul Umi
Editor: Ainung Salim

“Fasilitas kampus sebagian sudah bagus, namun perbaikan dilakukan bertahap. Mengenai KTM dan sertifikat PBAK, itu menjadi tanggung jawab Wakil Ketua III. Kami akan komunikasikan hal ini dan mungkin bisa dijadwalkan pertemuan pada hari Rabu,” jelas Waka II.

Sementara itu, terkait pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran yang disuarakan mahasiswa, pihak kampus mengklaim bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, mereka mengakui pentingnya komunikasi lebih baik dengan mahasiswa terkait hal tersebut.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa STAIN Majene Tuntut Transparansi dan Realisasi Janji Kampus

Abdul Rahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, turut mengimbau mahasiswa agar tidak berprasangka negatif terhadap kebijakan kampus. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk kepentingan bersama.

“Jangan dimulai dengan asumsi negatif atau kecurigaan karena kami memikirkan hal-hal terbaik buat mahasiswa. Semua keputusan diambil demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Meski sudah ada penjelasan dari pihak kampus, mahasiswa tampak belum sepenuhnya puas dan menuntut tindakan konkret dari birokrasi terkait transparansi dana dan realisasi fasilitas yang dijanjikan.

Reporter: Anafika Sariatul Umi
Editor: Ainung Salim