Sebanyak 120 mahasiswa UAD mengikuti PPL-KKN Terpadu ini dan akan ditempatkan di empat wilayah, yaitu Mamuju, Majene, Polman, dan Makassar.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan STAIN Majene, Dr. Suddin Bani. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya program PPL-KKN Terpadu sebagai bagian dari penyelesaian studi mahasiswa.

“PPL-KKN Terpadu ini merupakan kuliah terakhir yang termasuk dalam perkuliahan umum. Oleh karena itu, PPL-KKN dilaksanakan secara terpadu untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu,” jelasnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi pembekalan. Materi pertama disampaikan oleh Yusriah, yang membahas urgensi PPL dan manajemen tindakan kelas. Materi kedua dibawakan oleh Hasan Habibu Saleh, yang membahas karakteristik lokasi PPL-KKN dan standar etika yang harus dipegang oleh mahasiswa selama melaksanakan program. Materi terakhir disampaikan oleh Dr. Ahmad Muafaq, yang menjelaskan penyusunan laporan PPL-KKN Terpadu.

Ketua Panitia Pelaksana PPL-KKN Terpadu, Dr. Muhammad Syahran, menyampaikan harapannya.

“Saya berharap dengan adanya pelaksanaan PPL-KKN Terpadu ini, masyarakat yang terlibat bisa lebih tertarik untuk melanjutkan studi di STAIN Majene,” harapnya.

Reporter: Aida, Mayasari

Editor: Ainung Salim

Menurut Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muliadi, M.Sos.I, kebijakan tersebut bertujuan mempercepat masa studi mahasiswa. Hal itu diungkapkannya dalam Seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Kamis (26/09/2024).

“Selama ini, KKN dilaksanakan di luar semester 7, yakni pada Januari yang sudah masuk tahun ajaran baru. Akibatnya, sering kali pelaksanaan KKN melewati semester genap, padahal seharusnya berlangsung di semester ganjil. Ini berpotensi memperlambat penyelesaian studi mahasiswa di STAIN Majene,” jelasnya.

Baca juga: Penggabungan PPL-KKN STAIN Majene Dikritik: Tidak Efektif, Atribut Kembali Terlambat

Muliadi menambahkan bahwa penggabungan PPL dan KKN disebabkan adanya revisi anggaran 2024, yang sebelumnya direncanakan untuk pelaksanaan KKN pada Januari 2025.

“Karena anggaran KKN sebenarnya untuk 2025, kita melakukan revisi anggaran agar bisa dilaksanakan tahun ini. Mestinya pelaksanaan mengikuti anggaran di Januari 2025, namun dengan revisi ini, kita bisa mengadakan PPL-KKN Terpadu di 2024,” tambahnya.

Menanggapi keterlambatan distribusi atribut KKN dalam beberapa tahun terakhir, Muliadi berjanji bahwa kampus akan segera menyelesaikan distribusi rompi PPL-KKN, meskipun ia mengakui keterlambatan kembali terjadi tahun ini.

“Kami pastikan tahun ini atribut KKN tersedia, dan insya Allah rompi akan selesai awal Oktober,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Muliadi meyakinkan bahwa program PPL-KKN terpadu tidak merugikan mahasiswa.

“Ini adalah langkah untuk menormalkan pelaksanaan KKN di masa depan. Penggabungan ini tidak mengurangi makna KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan dari segi regulasi, sangat memungkinkan untuk diterapkan,” pungkasnya.

Pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) juga memberikan tanggapan terkait masalah atribut yang terus berulang.

“Kami sudah melakukan evaluasi, namun kendalanya adalah anggaran yang digelontorkan dari pusat, sehingga distribusinya terkesan lambat dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sepenuhnya masalah kampus. Kami sebenarnya ingin memesan atribut dari jauh-jauh hari, tetapi membutuhkan anggaran besar yang tidak bisa ditalangi,” jelas Sekretaris P3M, Abdul Wahid, saat ditemui di Gedung Rektorat, Jumat (27/09/2024).

Abdul Wahid berharap masalah atribut ini tidak lagi terulang di tahun mendatang.

“Solusinya adalah dengan mengintegrasikan PPL-KKN ini, dan kami berharap tahun depan tidak ada kendala serupa,” tutupnya.

Reporter: Annida Indah Khofiyah
Editor: Ainung Salim

Aco Bakri, salah satu mahasiswa yang akan mengikuti program PPL-KKN, menyampaikan keluhannya terkait penggabungan kedua program tersebut.

“Ini tidak efektif. Beban kerja menjadi lebih berat karena mahasiswa harus menyelesaikan tugas akademik (PPL) dan pengabdian sosial (KKN) secara bersamaan,” kata Aco dalam wawancara via WhatsApp.

Baca juga: Pimpinan STAIN Majene Tegaskan PPL-KKN Terpadu untuk Percepat Studi dan Atasi Masalah Anggaran

Aco, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa STAIN Majene, menambahkan bahwa banyak mahasiswa mengeluhkan pengelompokan kedua program berdasarkan jurusan. Selain itu, terdapat jurusan yang tidak mewajibkan berposko, dan atribut PPL-KKN belum tersedia, sehingga menimbulkan beragam pertanyaan di kalangan mahasiswa terkait perencanaan program tersebut.

“Kesulitan lainnya adalah merancang program yang seimbang antara tujuan KKN dan PPL. Banyak teman-teman yang mengeluh, terutama karena ada jurusan yang tidak diharuskan berposko dan bahkan tidak ada atributnya saat pemberangkatan sampai saat ini,” tambahnya.

Polemik terkait atribut juga mewarnai pelaksanaan KKN pada tahun 2022 dan 2023. Pimpinan kampus diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki isu-isu teknis yang berulang ini guna memastikan kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan KKN di masa mendatang.

Reporter: Annida Indah Khofiyah

Editor: Ainung Salim

Ketua Panitia KKN angkatan ke-4, Nur Akifah Janur, M.H. memberikan tanggapan kepada Lima Sidik Via WhatsApp pada Sabtu, (27/01/2024).

“Terkait video yang beredar soal pernyataan dari salah satu Kepala Desa yang menjadi lokasi KKN mahasiswa STAIN, kami dari panitia sudah mengkonfirmasi ke pihak kecamatan, tapi belum ada respons dari mereka. Soalnya Desa ini sebelumnya tidak termasuk sebagai lokasi KKN yang kami ajukan ke Desa, tetapi entah kenapa di Kecamatan dialihkan ke Desa tersebut. Awalnya kami tidak mempersoalkan selama Kepala Desa menerima,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang tidak hadir pada seminar program kerja mahasiswa KKN tidak termasuk dalam tugas dan tanggung jawab DPL.

“Dan soal dosen pembimbing lapangan yang dikatakan oleh Kepala Desa yang tidak hadir pada seminar proker mahasiswa KKN itu tidak termasuk dalam tugas dan tanggung jawab DPL. Tugas DPL hanya memberikan pembimbingan dan arahan ke mahasiswa, dan nanti akan ada jadwal monitoring pada minggu ketiga pelaksanaan KKN,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa panitia beserta dosen pembimbing telah mengantarkan mahasiswa KKN sampai pada Kantor Kecamatan dan meminta pihak Kecamatan untuk meneruskan hal ini kesetiap Desa.

“Terkait statement Kepala Desa yang mengatakan mahasiswa KKN dilepas begitu saja seperti kambing, kami rasa itu kurang tepat. Karena secara ceremonial kami panitia beserta dosen pembimbing telah mengantarkan mahasiswa KKN sampai pada Kantor Kecamatan dan meminta pihak kecamatan untuk meneruskan hal ini ke setiap Desa untuk datang menjemput mahasiswa KKN di Kecamatan. Begitu SOP yang kami terapkan dalam pelaksanaan KKN, dan itu sudah kami sampaikan jauh hari sebelumnya melalui surat,” tuturnya.

Terakhir, panitia KKN dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) akan bertemu langsung dengan pihak Kecamatan dan Desa untuk mendiskusikan persoalan ini.

Reporter: Nur Ainung
Editor: Annida Indah Khofiyah

Video berdurasi 6 menit 28 detik tersebut menampilkan Kepala Desa Sumarrang yang menyampaikan bahwa ia mengancam akan menolak mahasiswa KKN ke Desa Sumarrang jika tidak sesuai juknis yang ada.

“Dari tahun lalu itu saya selalu mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak mau seminar kalau tidak ada dosennya, kegiatan apa yang kira-kira anandaku mau lakukan tanpa ada dosen pembimbingnya, tolong sampaikan kepada dosennya, UNSULBAR, STAIN atau siapa pun itu yang akan ber-KKN di sini kalau begini modelnya InsyaAllah Saya akan menolak anak KKN ini masuk lagi di Desa Sumarrang karena tidak sesuai dengan juknis yang ada ini, makanya saya selalu mengatakan jangan dulu seminar kalau tidak bisa hadir dosennya, jika dosennya mengatakan bahwa dia sakit, mana dosen yang lain?” tekannya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa jika dosen tidak hadir, maka seminar yang dilakukan tidak sah.

“Ini kan sudah keliatan ini mutu daripada dosen STAIN ini maupun UNSULBAR, tidak berani hadir di sini, tidak ada perwakilannya yang bisa diutus ke sini, dan ini sebenarnya kalau tidak ada dosennya maka seminar yang dilakukan pada hari ini tidak sah menurut saya,” ungkapnya.

Hal ini menambah kekecewaan Pemerintah Desa Sumarrang karena sebelumnya sudah ada mahasiswa KKN yang mengecewakan.

“Yang jelasnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terus terang kami ini sudah 2 kali anak KKN yang datang ke sini ada Pemerintah Desa merasa kecewa, karena hal ini sudah di sampaikan sebelumnya namun mereka tidak sampaikan ke dosennya. Makanya saya bilang seminar ini bisa hari senin dilakukan yang penting dosennya bisa hadir, karena itu adalah bentuk pertanggung jawaban menurut kami,” tambahnya.

Terakhir Kepala Desa menegaskan bahwa ia tegas jika menyangkut pendidikan dan keagamaan di Desa Sumarrang.

“Saya dalam hal ini kalau dari segi pendidikan dan keagamaan terus terang saya agak keras di Desa Sumarrang, karena kita memperhatikan anak mahasiswa, memperhatikan anak muda yang ingin bersekolah. Sedangkan dosen Anda ini kayaknya tidak ada bentuk perhatiannya kepada anak mahasiswanya,” tutupnya.

Reporter : Ainung Salim
Editor : Divisi Litbang

“STAIN Majene telah memberangkatkan mahasiswa KKN angkatan ke-4 sekitar 400 orang lebih. Namun, bukan lokasi KKN yang menjadi bahan pembicaraan mahasiswa, melainkan hal yang menandakan mahasiswa STAIN Majene (identitas). Dalam hal ini belum adanya atribut seperti rompi dan topi yang diberikan panitia atau pihak kampus kepada peserta KKN,” unggahnya di media sosial pada Jumat, (26/01/2024).

Kepada Lima Sidik, Budiman yang juga merupakan peserta KKN angkatan ke-4, menjelaskan bahwa panitia KKN sebenarnya telah memberikan pernyataan terkait polemik ini di grup WhatsApp KKN.

“Sebetulnya rompi sudah ada, namun permasalahannya ada pada pencairan dana. Pembuat rompi tidak bersedia memberikan atribut kepada peserta sebelum pembayaran lunas,” jelasnya dalam wawancara melalui WhatsApp.

Terkait hal ini, Lima Sidik telah meminta keterangan lebih lanjut kepada kepala P3M. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.

Reporter: Annida Indah Khofiyah
Editor: Divisi Litbang

Pembukaan acara dilakukan oleh Ketua STAIN Majene diwakili Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. Hadir pula Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Suddin Bani, M.Ag. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Anwar Sadat M.Ag., serta seluruh Civitas Akademika STAIN Majene yang sempat hadir.

Ketua Panitia, Nur Akifah Janur, M.H., dalam laporannya menyampaikan rincian jumlah peserta, lokasi, dan jadwal pelaksanaan KKN.

“Sebanyak 430 mahasiswa angkatan ke-IV akan tersebar di 5 Kabupaten, 8 Kecamatan, dan 53 Desa, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 03 Maret 2024, yakni selama 45 hari kerja,” jelasnya.

Wakil Ketua I STAIN Majene, Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. memberikan tanggapannya.

“Pembekalan ini adalah bagian dari pelaksanaan KKN yang harus dilaksanakan, Saya memberikan apresiasi kelembagaan kepada para pelaksana karena persiapannya yang baik sebelum peserta berangkat KKN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I., berharap agar semua peserta aktif dalam kegiatan ini, mengingat ini merupakan tahap awal yang penting sebelum mereka terlibat langsung di lokasi KKN.

“Semoga semua peserta lulus pembekalan sehingga dapat ikut serta dengan maksimal di lokasi KKN,” tutupnya.

Reporter: Ainung Salim
Editor : Dyah Intizharah

Majene – Lima Sidik. Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN Majene) menuntut hak atribut KKN mereka dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Akhirnya, pengadaan atribut tersebut mendapat kejelasan melalui konfirmasi Nurul Islam, M.Si. selaku Ketua Panitia KKN tahun 2023.

“Terkait atribut KKN, insya Allah ada,” jelasnya via WhatsApp, Minggu (15/01/23).

Pengadaan atribut yang telah mendapat lampu hijau tersebut diduga sebagai efek kicauan mahasiswa yang viral di media sosial. Namun, dugaan tersebut dibantah Kepala Pusat Peneilitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Dr. Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd. melalui pesan WhatsApp, Minggu (15/01/23). Ia menegaskan bahwa pengadaan atribut bukan karena desakan melainkan telah direncanakan sebelumnya.

“Pengadaan atribut bukan karena adanya kicauan mahasiswa. Kami sudah rencanakan pengadaan atribut jauh sebelum pembekalan, tetapi memang menjadi opsi kedua setelah dana transportasi terpenuhi. Untuk itu, panitia berencana bagikan atribut di posko masing-masing,” katanya.

Kepala P3M menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi pembatalan dari pihak yang sedianya membantu transportasi KKN.

“Awalnya ada mitra yang menjanjikan kami bantuan transportasi. Namun, tiba-tiba batal. Kami sangat hati-hati karena pengadaan atribut lengkap (topi dan rompi) butuh anggaran yang tidak sedikit, sehingga kemarin panitia fokus pada dana transportasi dulu. Perlu dicatat bahwa memang ada miskomunikasi antara kami dan pimpinan. Hingga saat pelepasan, pihak P3M masih menunggu konfirmasi dari pimpinan terkait tambahan anggaran akibat pembatalan bantuan mitra tersebut. Setelah pelepasan, baru dikonfirmasi bahwa pengadaan atribut diakomodir”, lanjutnya.

Ia juga menambahkan bahwa distribusi anggaran menjadi permasalahan bukan karena tidak adanya anggaran.

“Pengadaan atribut butuh waktu, sementara KKN harus segera dilaksanakan agar tidak bertepatan Ramadan. Diusahakan sebelum Ramadhan KKN harus selesai. Jadi, atribut akan dibagikan di tengah pelaksannan KKN, bukan karena anggaran tidak memadai tetapi hanya persoalan distribusi anggaran,” tambah Ahmad.

Terakhir, Ia berharap peserta KKN agar fokus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Harapan saya, agar mahasiswa tetap fokus ber-KKN. Pihak kampus sama sekali tidak bermaksud untuk tidak memberikan hak mereka. Kami sedang berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memberikan yang terbaik,” tutupnya.

Reporter : Muh. Tasrief

Editor : Divisi Litbang

Hal tersebut diklarifikasi oleh ketua Panitia KKN tahun ini, Nurul Islam, M.Si. melalui pesan WhatsApp kepada Lima Sidik.

“Terkait atribut KKN, Insya Allah ada,” jelasnya.

Sebelumnya berkembang isu berdasarkan pernyataan panitia saat sesi pelepasan KKN. Disampaikan perbandingan KKN angkatan sebelumnya yang mendapat atribut tapi tidak mendapat camilan, sementara angkatan kali ini tidak mendapat atribut tapi mendapat camilan (pisang ijo).

Pernyataan itu disimpulkan oleh sejumlah mahasiswa dengan membuat satire bahwa peniadaan atribut karena diganti pisang ijo, yang kemudian menjadi isu hangat di media sosial.

Ketua Panitia KKN menyampaikan kepada Lima Sidik bahwa isu ini berkembang karena adanya misinformasi.

“Ini terjadi karena adanya misinformasi dengan hanya menanggapi pisang ijonya saja padahal pada 11 Januari 2023 kemarin telah disampaikan bahwa Insya Allah akan ada rompi, tapi tetap bersabar karena panitia juga sedang berupaya semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Dalam beberapa hari terakhir isu terkait atribut mahasiswa peserta KKN ini marak disuarakan di berbagai platform media sosial oleh mahasiswa khususnya mahasiswa KKN tahun 2023 sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Reporter : Muh. Tasrief
Editor : Divisi Litbang

Ryan Wahyudi bangga dengan pencapaiannya tersebut.

“Alhamdulillah, ini menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri, karena artikel saya telah yang terpilih menjadi perwakilan kelompok” , ujarnya.

Selanjutnya ketua HMJ UAD itu berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan.

“ Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kelompok dan juga dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan support selama melakukan presentasi artikel ini”, lanjut Ryan.

Adapun KKN-KNMB ini sendiri dilaksanakan selama 40 hari di Papua.

Selama di Papua Ryan Wahyudi juga menceritakan pengalamannya .

“ Menjadi pengalaman tersendiri bisa menjalin silaturahmi dengan saudara dan saudari kita dari papua dan memberikan kita cerita atau perspektif yang berbeda dari apa yang kita mungkin telah lihat di media”, pungkasnya.

Terakhir ia juga berpesan agar tetap menjalin relasi walaupun terdapat perbedaan

“Tetaplah menjalin tali persaudaraan dan jangan jadikan agama, suku, ras dan perbedaan lainnya sebagai pembatas untuk saling mengenal dan saling menjalin silaturahmi yang erat, sebaiknya jadikan perbedaan sebagai motivasi dan rahmat untuk bisa menjalin dan menjaga tali persaudaraan”, tutupnya.

Reporter : Muh. Tasrief

Editor : Divisi Litbang