Aksi dimulai sekitar pukul 08.00, di mana mahasiswa awalnya berkumpul dan melakukan demonstrasi di depan gerbang utama kampus. Setelah itu, mereka bergerak menuju Gedung Rektorat. Demonstrasi ini terus berlanjut dengan semakin banyak mahasiswa bergabung, dan suasana semakin memanas ketika tuntutan mereka tidak segera direspons.

Mahasiswa menyatakan kekecewaan terhadap pengelolaan dana kampus yang dianggap tidak transparan. Dalam orasinya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Aco Bakri, menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kampus wajib membuka penggunaan anggaran.

“Di kampus ini tidak ada transparansi mengenai anggaran. Kami menuntut keterbukaan agar mahasiswa mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan,” tegas Aco.

Selain masalah anggaran, mahasiswa juga menyoroti ketidaksesuaian dalam distribusi KTM, sertifikat PBAK, dan buku saku. Mereka bahkan diminta untuk mencetak sendiri KTM melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad). Hal ini memicu protes keras dari mahasiswa, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat.

“Kami mempertanyakan mengapa pembagian ini tidak jelas? Apakah tidak ada anggaran untuk mencetak KTM? Mengapa kami harus mencetak sendiri sementara kartu perpustakaan sudah dicetak oleh kampus,” ungkap salah satu peserta aksi.

Baca juga: Birokrasi STAIN Majene Janjikan Perbaikan Bertahap Terkait Tuntutan Mahasiswa

Aliansi mahasiswa juga mendesak kampus untuk segera merealisasikan janji peningkatan fasilitas, seperti perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun sudah ada janji dari pihak kampus, mahasiswa merasa belum ada perbaikan nyata hingga saat ini.

Koordinator Lapangan (Korlap) Demonstrasi, Muhammad Rizqy Aidhil, turut menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap mahasiswa yang tidak berani menyuarakan aspirasi terkait hak-hak mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Sangat disayangkan, banyak mahasiswa yang hanya duduk diam dan melihat aksi tanpa ikut bergabung, padahal aksi ini kami lakukan demi kepentingan bersama sebagai mahasiswa aktif di STAIN Majene,” ungkap Rizqy.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pihak kampus memberikan penjelasan dan tindakan nyata terkait tuntutan mereka.

Reporter: Anafika Sariatul Umi, Selvi

Editor: Ainung Salim

Sebanyak kurang lebih 200 mahasiswa turut ikut dalam aksi menuntut agar polemik jalan di STAIN Majene segera dituntaskan. Mahasiswa memblokade jalan Trans Sulawesi di depan Kantor Bupati Majene dengan membentuk lingkaran serta memarkir truk hijau besar dan membakar beberapa ban.

Diketahui, polemik jalan STAIN Majene sudah berlangsung sejak tahun 2021. Selama 3 tahun ini, jalan STAIN sudah beberapa kali buka tutup dan pada 11 Desember lalu ditutup menggunakan pondasi.

Berdasarkan hasil audiensi yang dihadiri oleh massa aksi dan Wakil Bupati serta jajarannya, Wabup Majene, Aris Munandar memberikan janji bahwa polemik jalan akan segera diatasi dalam waktu 1-2 pekan kedepan.

Sejalan dengan itu, Jenderal Lapangan (Jenlap), Muh. Ainun Najib mengatakan bahwa sudah ada surat perjanjian yang dibuat oleh Mahasiswa dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Majene.

“Kami telah menyepakati perjanjian bersama Wakil Bupati bahwa dalam waktu satu sampai dua pekan kedepan untuk segera menyelesaikan polemik jalan karena ketika hal itu tidak terpenuhi maka akan dikenai sanksi sosial dan hukum. Semoga Bapak Wabup amanah,” ujar Najib saat diwawancarai di Kantor Bupati Majene.

Audiensi sempat berlangsung ricuh saat Wabup enggan menandatangani surat perjanjian dengan mahasiswa karena ia berjanji akan segera menuntaskannya walau tanpa adanya surat perjanjian. Namun, mahasiswa dengan tegas menolak dan tetap ingin agar Wabup menandatangani surat perjanjian sebagai bukti atas perjanjian tersebut lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Reporter: Selvi, Asmarani
Editor: Annida Indah Khofiyah

Seruan aksi ini dipicu karena adanya indikasi bahwa surat audiensi untuk bermusyawarah ditolak oleh pihak kampus.

“Kami sudah mengirim surat audiensi ini dari jauh-jauh hari untuk mengadakan musyawarah terkait hal-hal yang dirasa perlu dijelaskan, namun dialihkan ke ke pihak Jurusan yang mana mereka tidak ikut andil di dalamnya,” ucap Rahman, mahasiswa partisipan demontrasi

Namun sebaliknya, Anwar Sadat, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama membantah pernyataan tersebut dan mengatakan tidak ada pengajuan audiensi yang ia terima.

“Saya tidak pernah menolak audiensi tersebut saya memprosisikan audiensi, karena pada saat itu saya sedang mengawas anak-anak ujian dan tidak ada pernyataan audiensi kepada saya,” ungkapnya dengan tegas dalam forum musyawarah.

Demonstrasi ini berlanjut dengan musyawarah dan membahas hal-hal yang terkait dana anggaran ormawa, permasalahan UKT/BKT, serta jalanan kampus yang belum mendapatkan kejelasan.

Selanjutnya, seruan aksi mahasiswa ini berakhir ricuh lantaran belum menemui titik terang hingga berita ini dimuat

Reporter : Anafika Sariatul Ummi, St Nur Aida Fauziah
Editor : Selvi

Aksi dilayangkan sekitar pukul 10.00 waktu setempat yang diikuti setidaknya 12 mahasiswa di depan Masjid Ilaikal Mashir kemudian dilanjutkan di depan Kantor Pemda dan berakhir pada sidang terbuka di ruang pola Kantor Bupati Kabupaten Majene.

Dalam musyawarah terbuka, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Majene, Aris Munandar dan jajarannya serta Keamanan dari Intel Polisi Resort (Polres) Majene dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Majene.

Rahman, sebagai pimpinan aksi berharap agar segala persoalan yang ada segera  terselesaikan.

“Harapan kami agar jalan di STAIN Majene segera dibuka dan segala persoalan yang ada, perselisihan antar masyarakat yang mengklaim tanahnya itu segera selesai secepatnya,” tutur Rahman.

Kedatangan mahasiswa ke kantor Pemda disambut dengan baik oleh Wakil Bupati yang turut hadir dalam sidang musyawarah tersebut.

“Kami menyambut baik karena mahasiswa dan adinda-adinda kami adalah bagian dari keluarga tentunya untuk menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene,” tutur Aris Munandar.

Sidang musyawarah membahas terkait adanya kendala teknis yang berasal dari pemilik lahan yang memiliki masalah internal sehingga pembayaran atau pelunasan lahan yang digunakan sebagai jalan tersebut tertunda.

“Masalah yang mendasar adalah bagaimana pemenuhan persyaratan dan pembebasan lahan keterangan hak milik itu dasarnya Pemda untuk membayarkan, cuma dalam prosesnya untuk sertifikat ini ada kendala teknis dimana kendala teknis itu bukan dari pihak pemerintah tapi dari pihak pemilik lahan. Jadi, kami dari pemerintah menunggu sambil berkomunikasi dengan pemilik lahan agar segera diselesaikan permasalahan internal mereka. Sehingga, kami juga dapat menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku. Kita selalu membicarakan kepada pemilik lahan yang memegang sertifikat, dengan diselesaikannya permasalahan ini secara internal, kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan mau tidak mau ditempuh dengan jalur hukum karena keputusan hukum yang menguatkan,” lanjut Aris Munandar.

Wakil Bupati mengatakan bahwa dengan penggunaan sebagian anggaran tahun 2022 yang akan digunakan sebagai upaya pembebasan lahan.

“Dengan anggaran kami tahun 2022 sekiranya masalah ini cepat selesai langsung kami respon juga dan segera menindaklanjuti pembayaran secepatnya. Insya Allah, kami akan segera melakukan tindakan lanjut jika masalah sertifikat internal telah selesai,” tutupnya.

Reporter: Annida Indah Khofiyah & Ayu Amaliah
Editor : Muh. Tasrief