Mahasiswa umumnya dipahami sebagai kelompok intelektual muda yang belum terlalu terikat oleh kepentingan kekuasaan atau ekonomi. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki posisi moral yang tinggi dalam memperjuangkan keadilan. Dalam konteks isu Palestina, ultimo Mei 2025 Free Palestine Network (FPN) kordinator Majene bekerjasama Dema STAIN Majene menggelar pelatihan mahasiswa agar lebih sering kali menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina atas dasar nilai-nilai universal: anti-penjajahan, hak asasi manusia, dan solidaritas global.

Konsepsi ini tampak jelas dalam berbagai diskusi, seminar, hingga pernyataan sikap dari organisasi kemahasiswaan. Mereka mengutip hukum internasional, resolusi PBB, dan prinsip kemanusiaan untuk mendasari dukungan mereka. Bahkan, di banyak kampus, isu Palestina menjadi bagian dari kurikulum tidak resmi yang diajarkan melalui forum-forum kajian.

Namun, jika kita menilik lebih dalam, antara konsepsi dan aksi dalam gerakan mahasiswa terkait isu Palestina masih menyisakan jarak yang cukup lebar. Banyak aksi yang bersifat simbolik—seperti poster, orasi, unggahan media sosial, atau penggalangan dana sesaat—namun belum cukup menyentuh aspek perubahan kebijakan atau solidaritas jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi. Aksi solidaritas terhadap Palestina sering kali muncul hanya saat konflik memuncak dan menjadi viral di media. Setelah itu, isu ini tenggelam kembali, digantikan oleh wacana-wacana lain yang lebih aktual. Selain itu, sebagian mahasiswa juga terjebak dalam romantisme perjuangan tanpa strategi advokasi yang matang. Hal ini mengakibatkan gerakan mahasiswa lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Membumikan Aksi: Dari Simpati ke Empati
Sudah saatnya gerakan mahasiswa membumikan solidaritas mereka menjadi bentuk aksi nyata yang berkelanjutan. Misalnya, menjalin kerja sama dengan LSM internasional yang fokus pada bantuan kemanusiaan di Palestina, mengadakan kampanye literasi global tentang sejarah konflik Palestina-Israel, atau mendorong kampus agar menerapkan kebijakan investasi etis yang tidak mendukung perusahaan yang terlibat dalam pendudukan wilayah Palestina.

Lebih dari itu, mahasiswa juga bisa menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih progresif di forum internasional. Aksi-aksi seperti ini membutuhkan perencanaan, data yang kuat, dan kemampuan diplomasi—sebuah tantangan yang patut dijawab oleh generasi muda intelektual.

Menjaga Nyala, Menjaga Relevansi
Gerakan sosial mahasiswa adalah barometer kepedulian moral bangsa. Dalam isu Palestina, gerakan ini tidak boleh berhenti pada seruan moral dan simbolisme belaka. Konsepsi ideal harus disertai dengan langkah konkret, strategis, dan berkelanjutan. Solidaritas sejati tidak hanya terasa saat dunia menyorot Gaza, tapi juga saat senyap menyelimuti perjuangan rakyat Palestina. Menjaga nyala itu adalah menjaga konsistensi antara ide dan tindakan—itulah tantangan utama gerakan sosial mahasiswa hari ini.

Penulis: Husain Alfulmasi (Dosen STAIN Majene)
Editor: Ainung Salim

“Fasilitas kampus sebagian sudah bagus, namun perbaikan dilakukan bertahap. Mengenai KTM dan sertifikat PBAK, itu menjadi tanggung jawab Wakil Ketua III. Kami akan komunikasikan hal ini dan mungkin bisa dijadwalkan pertemuan pada hari Rabu,” jelas Waka II.

Sementara itu, terkait pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran yang disuarakan mahasiswa, pihak kampus mengklaim bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, mereka mengakui pentingnya komunikasi lebih baik dengan mahasiswa terkait hal tersebut.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa STAIN Majene Tuntut Transparansi dan Realisasi Janji Kampus

Abdul Rahman, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, turut mengimbau mahasiswa agar tidak berprasangka negatif terhadap kebijakan kampus. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk kepentingan bersama.

“Jangan dimulai dengan asumsi negatif atau kecurigaan karena kami memikirkan hal-hal terbaik buat mahasiswa. Semua keputusan diambil demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Meski sudah ada penjelasan dari pihak kampus, mahasiswa tampak belum sepenuhnya puas dan menuntut tindakan konkret dari birokrasi terkait transparansi dana dan realisasi fasilitas yang dijanjikan.

Reporter: Anafika Sariatul Umi
Editor: Ainung Salim

Aksi dimulai sekitar pukul 08.00, di mana mahasiswa awalnya berkumpul dan melakukan demonstrasi di depan gerbang utama kampus. Setelah itu, mereka bergerak menuju Gedung Rektorat. Demonstrasi ini terus berlanjut dengan semakin banyak mahasiswa bergabung, dan suasana semakin memanas ketika tuntutan mereka tidak segera direspons.

Mahasiswa menyatakan kekecewaan terhadap pengelolaan dana kampus yang dianggap tidak transparan. Dalam orasinya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Aco Bakri, menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kampus wajib membuka penggunaan anggaran.

“Di kampus ini tidak ada transparansi mengenai anggaran. Kami menuntut keterbukaan agar mahasiswa mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan,” tegas Aco.

Selain masalah anggaran, mahasiswa juga menyoroti ketidaksesuaian dalam distribusi KTM, sertifikat PBAK, dan buku saku. Mereka bahkan diminta untuk mencetak sendiri KTM melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad). Hal ini memicu protes keras dari mahasiswa, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat.

“Kami mempertanyakan mengapa pembagian ini tidak jelas? Apakah tidak ada anggaran untuk mencetak KTM? Mengapa kami harus mencetak sendiri sementara kartu perpustakaan sudah dicetak oleh kampus,” ungkap salah satu peserta aksi.

Baca juga: Birokrasi STAIN Majene Janjikan Perbaikan Bertahap Terkait Tuntutan Mahasiswa

Aliansi mahasiswa juga mendesak kampus untuk segera merealisasikan janji peningkatan fasilitas, seperti perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun sudah ada janji dari pihak kampus, mahasiswa merasa belum ada perbaikan nyata hingga saat ini.

Koordinator Lapangan (Korlap) Demonstrasi, Muhammad Rizqy Aidhil, turut menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap mahasiswa yang tidak berani menyuarakan aspirasi terkait hak-hak mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Sangat disayangkan, banyak mahasiswa yang hanya duduk diam dan melihat aksi tanpa ikut bergabung, padahal aksi ini kami lakukan demi kepentingan bersama sebagai mahasiswa aktif di STAIN Majene,” ungkap Rizqy.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pihak kampus memberikan penjelasan dan tindakan nyata terkait tuntutan mereka.

Reporter: Anafika Sariatul Umi, Selvi

Editor: Ainung Salim

Aksi dilayangkan sekitar pukul 10.00 waktu setempat yang diikuti setidaknya 12 mahasiswa di depan Masjid Ilaikal Mashir kemudian dilanjutkan di depan Kantor Pemda dan berakhir pada sidang terbuka di ruang pola Kantor Bupati Kabupaten Majene.

Dalam musyawarah terbuka, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Majene, Aris Munandar dan jajarannya serta Keamanan dari Intel Polisi Resort (Polres) Majene dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Majene.

Rahman, sebagai pimpinan aksi berharap agar segala persoalan yang ada segera  terselesaikan.

“Harapan kami agar jalan di STAIN Majene segera dibuka dan segala persoalan yang ada, perselisihan antar masyarakat yang mengklaim tanahnya itu segera selesai secepatnya,” tutur Rahman.

Kedatangan mahasiswa ke kantor Pemda disambut dengan baik oleh Wakil Bupati yang turut hadir dalam sidang musyawarah tersebut.

“Kami menyambut baik karena mahasiswa dan adinda-adinda kami adalah bagian dari keluarga tentunya untuk menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene,” tutur Aris Munandar.

Sidang musyawarah membahas terkait adanya kendala teknis yang berasal dari pemilik lahan yang memiliki masalah internal sehingga pembayaran atau pelunasan lahan yang digunakan sebagai jalan tersebut tertunda.

“Masalah yang mendasar adalah bagaimana pemenuhan persyaratan dan pembebasan lahan keterangan hak milik itu dasarnya Pemda untuk membayarkan, cuma dalam prosesnya untuk sertifikat ini ada kendala teknis dimana kendala teknis itu bukan dari pihak pemerintah tapi dari pihak pemilik lahan. Jadi, kami dari pemerintah menunggu sambil berkomunikasi dengan pemilik lahan agar segera diselesaikan permasalahan internal mereka. Sehingga, kami juga dapat menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku. Kita selalu membicarakan kepada pemilik lahan yang memegang sertifikat, dengan diselesaikannya permasalahan ini secara internal, kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan mau tidak mau ditempuh dengan jalur hukum karena keputusan hukum yang menguatkan,” lanjut Aris Munandar.

Wakil Bupati mengatakan bahwa dengan penggunaan sebagian anggaran tahun 2022 yang akan digunakan sebagai upaya pembebasan lahan.

“Dengan anggaran kami tahun 2022 sekiranya masalah ini cepat selesai langsung kami respon juga dan segera menindaklanjuti pembayaran secepatnya. Insya Allah, kami akan segera melakukan tindakan lanjut jika masalah sertifikat internal telah selesai,” tutupnya.

Reporter: Annida Indah Khofiyah & Ayu Amaliah
Editor : Muh. Tasrief