Program Pengalaman Lapangan-Kuliah Kerja Nyata (PPL-KKN) Terpadu 2025 adalah program yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) bersama masing-masing jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Kegiatan yang diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan pengabdian justru dinilai masih kurang terarah. Beberapa mahasiswa mengaku kebingungan karena minimnya arahan dan perhatian dari pihak kampus maupun panitia penyelenggara.

Sejak awal pemberangkatan, persoalan sudah muncul. Koordinasi antara kampus dan instansi terkait di lokasi PPL-KKN dinilai belum maksimal, sehingga mahasiswa tidak memperoleh kejelasan ketika pertama kali tiba di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa keberangkatan dilakukan tanpa persiapan yang matang.

Pembekalan yang seharusnya diberikan sebelum pelaksanaan juga dirasakan kurang memadai. Mahasiswa belum mendapat penjelasan yang jelas mengenai peran Koordinator Desa (Kordes), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Bahkan, arahan terkait penyusunan laporan harian yang menjadi bagian penting program ini juga masih minim.

Lebih jauh lagi, perhatian dan respons DPL terhadap mahasiswa di lapangan dinilai belum optimal. Banyak pertanyaan dan kendala yang muncul tidak selalu mendapatkan jawaban maupun bimbingan yang memadai. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran DPL sebagai pendamping utama mahasiswa dalam kegiatan PPL-KKN.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai masukan agar pelaksanaan PPL-KKN ke depan lebih baik. Program sebesar ini membawa nama baik almamater dan seharusnya dikelola dengan serius sejak tahap perencanaan, pembekalan, hingga pendampingan di lapangan.

Harapan mahasiswa sederhana: semoga evaluasi yang dilakukan mampu memperbaiki kekurangan tahun ini, sehingga pada masa mendatang PPL-KKN benar-benar menjadi pengalaman berharga, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat tempat pengabdian.

Editor: Dewi Karlina

Mahasiswa umumnya dipahami sebagai kelompok intelektual muda yang belum terlalu terikat oleh kepentingan kekuasaan atau ekonomi. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki posisi moral yang tinggi dalam memperjuangkan keadilan. Dalam konteks isu Palestina, ultimo Mei 2025 Free Palestine Network (FPN) kordinator Majene bekerjasama Dema STAIN Majene menggelar pelatihan mahasiswa agar lebih sering kali menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina atas dasar nilai-nilai universal: anti-penjajahan, hak asasi manusia, dan solidaritas global.

Konsepsi ini tampak jelas dalam berbagai diskusi, seminar, hingga pernyataan sikap dari organisasi kemahasiswaan. Mereka mengutip hukum internasional, resolusi PBB, dan prinsip kemanusiaan untuk mendasari dukungan mereka. Bahkan, di banyak kampus, isu Palestina menjadi bagian dari kurikulum tidak resmi yang diajarkan melalui forum-forum kajian.

Namun, jika kita menilik lebih dalam, antara konsepsi dan aksi dalam gerakan mahasiswa terkait isu Palestina masih menyisakan jarak yang cukup lebar. Banyak aksi yang bersifat simbolik—seperti poster, orasi, unggahan media sosial, atau penggalangan dana sesaat—namun belum cukup menyentuh aspek perubahan kebijakan atau solidaritas jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi. Aksi solidaritas terhadap Palestina sering kali muncul hanya saat konflik memuncak dan menjadi viral di media. Setelah itu, isu ini tenggelam kembali, digantikan oleh wacana-wacana lain yang lebih aktual. Selain itu, sebagian mahasiswa juga terjebak dalam romantisme perjuangan tanpa strategi advokasi yang matang. Hal ini mengakibatkan gerakan mahasiswa lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Membumikan Aksi: Dari Simpati ke Empati
Sudah saatnya gerakan mahasiswa membumikan solidaritas mereka menjadi bentuk aksi nyata yang berkelanjutan. Misalnya, menjalin kerja sama dengan LSM internasional yang fokus pada bantuan kemanusiaan di Palestina, mengadakan kampanye literasi global tentang sejarah konflik Palestina-Israel, atau mendorong kampus agar menerapkan kebijakan investasi etis yang tidak mendukung perusahaan yang terlibat dalam pendudukan wilayah Palestina.

Lebih dari itu, mahasiswa juga bisa menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih progresif di forum internasional. Aksi-aksi seperti ini membutuhkan perencanaan, data yang kuat, dan kemampuan diplomasi—sebuah tantangan yang patut dijawab oleh generasi muda intelektual.

Menjaga Nyala, Menjaga Relevansi
Gerakan sosial mahasiswa adalah barometer kepedulian moral bangsa. Dalam isu Palestina, gerakan ini tidak boleh berhenti pada seruan moral dan simbolisme belaka. Konsepsi ideal harus disertai dengan langkah konkret, strategis, dan berkelanjutan. Solidaritas sejati tidak hanya terasa saat dunia menyorot Gaza, tapi juga saat senyap menyelimuti perjuangan rakyat Palestina. Menjaga nyala itu adalah menjaga konsistensi antara ide dan tindakan—itulah tantangan utama gerakan sosial mahasiswa hari ini.

Penulis: Husain Alfulmasi (Dosen STAIN Majene)
Editor: Ainung Salim

1. Peningkatan Kuota: Menteri Agama berhasil dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi untuk meningkatkan kuota jamaah haji bagi negara asal. Komponen ini sangat menonjol terutama setelah pandemi Covid-19, di mana tahun 2023 kuota haji hanya 221.000 jamaah yang kemudian ditambah 8.000 menjadi 229.000 jamaah. Musim haji 2023, Indonesia menjadi negara dengan kuota haji terbanyak. Begitu pula untuk musim haji tahun 2024 ini, kuota awalnya 221.000 jamaah ditambah 20.000 sehingga menjadi 241.000 jamaah, dan Indonesia tetap memegang posisi negara dengan kuota haji terbanyak.
2. Peningkatan Infrastruktur: Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Makkah dan Madinah dapat menampung lebih banyak jamaah haji. Musim haji tahun 2023 menjadi yang paling mengesankan bagi jamaah atas kebijakan Menteri Agama yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lansia, dikenal sebagai Musim Haji Ramah Lansia yang berkeadilan.
3. Peningkatan Layanan: Penyediaan layanan yang lebih baik, termasuk transportasi, akomodasi, dan bantuan medis, termasuk layanan khusus untuk lansia di semua sektor.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJH) tahun 2022 mencapai 90,45 persen, naik dari penyelenggaraan sebelumnya yang hanya berkisar 85-88 persen. Pencapaian IKJH tahun 2022 ini merupakan pemecahan rekor tertinggi selama Indonesia mengenal istilah perhajian. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), kepuasan jamaah terhadap pelayanan ibadah haji pada 1444 H/2023 M mencapai 90 persen. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Agama bertekad menargetkan peningkatan menjadi 95 persen. Target tersebut telah menjadi komitmen Kementerian Agama yang ditandai dengan peningkatan berbagai fasilitas dan layanan demi kenyamanan jemaah haji. Tahun 2024 ini, Kementerian Agama masih menggunakan tagar Haji Ramah Lansia. Kebijakan baru perhajian tahun 2024 ini menjadikan jemaah haji tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid, melainkan direlokasi ke wilayah Muaishim untuk menambah kenyamanan jemaah haji Indonesia, terutama jemaah lansia.

Penulis : Husain Alfulmasi
Editor : Ainung Salim

Dari salah satu tujuan diselenggarakannya KKN-MB kampusku belum melahirkan nilai nilai di atas. dan Kampus dengan slogan Unggul & Malaqbi sebagai sala satu PTKIN yang ikut serta dalam kegiatan KKN-MB 2023 . Hal ini berbagai bentuk keresahan dan kekecewaan peserta terhadap birokrasi yang belum sepenuhnya dapat menerapkan nilai nilai moderasi sendiri. Mengingat sikap birokrasi yang tidak menerapkan sifat taadul dan Tawassuth kepada Mahasiswa dengan adanya stratifikasi perbedaan akomodasi dan atribut dengan penyelenggaraan KKN-MB sebelumnya. Tak hanya itu upaya mahasiswa dalam menyuarakan untuk diadakannya apa yang menjadi hak mahasiswa KKN-MB melalui grup chat yang dibuat birokrasi. Namun karena ditutupnnya fitur chat dalam grup tersebut (hanya admin yang dapat mengirim pesan), kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan maksud kami dan melalui tulisan inilah persoalan dan kekhawatiran bisa dikawal dan ditindaklanjuti oleh birokrasi sesuai dengan Peraturan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan pemgabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga peran pemerintah lebih besar dalam proses penyelenggaraan PTN. Termasuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satu di dalamnya terwujud dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKN adalah bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu semestinya mahasiswa diberikan akomodasi biaya atau living cost selama KKN berlangsung, berikut juga dengan atrribut KKN dan bahkan perihal tersebut tidak dibebankan sepersen dalam proses penyelengaraan KKN. Mengingat UKT atau Uang Kuliah Tunggal dimaknai sebagai alternatif untuk meringankan beban mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan dengan semangat ketunggalan/penanggungan seluruh biaya kuliah dengan sekali pembayaran tiap satu semester. Maka semua beban/tanggungan biaya kuliah selain UKT tidak diperkenankan. Dan kami menilai segala peraturan terkait biaya KKN menjadi gugur/tidak berlaku lagi. Uang Kuliah Tunggal sudah menanggung seluruh biaya kuliah, termasuk biaya Kuliah Kerja Nyata. Olehnya kami mengharapkan kejelasan terkait Biaya KKN dibebankan kepada kampus ketika biaya lebih sesuai yang terdapat dalam juknis serta kami memohon diadakahnnya atribut perlengkapan KKN pada program KKN-MB.

Kontributor : Nur Iman Saal
Editor : Div. Litbang LIMA SIDIK

Kampus yang baru didirikan pada tahun 2016 lalu, yang diresmikan langsung oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi kabar gembira untuk seluruh masyarakat Sulbar.

STAIN Majene yang memiliki visi sebagai pusat kajian dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malabiq, membuat mahasiswa tertarik. Terutama yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di PTKIN.

Kini mahasiswa dari segala penjuru Indonesia telah berdatangan mengadu nasib di bumi assamalewuang dengan harapan bisa memaksimalkan potensinya.

Tahapan pendaftaran sudah di mulai beberapa bulan yang lalu dan akan segera berakhir. Itu berarti perkuliahan untuk mahasiswa baru akan segera dimulai.

Namun, saat ini yang sering menjadi polemik di kalangan mahasiswa adalah persoalan biaya. Sehingga mahasiswa kadang kalah memilih cuti kuliah atau memilih untuk berhenti kuliah dan itu menjadi PR bersama.

Dengan melihat kejadian diatas kami kembali mencoba meboboti secara substansi. Dan ternyata alasannya berkaitan dengan penetapan UKT/BKT serta Beasiswa KIP.

Maka kami Selaku HMJ Syariah dan EBI mengharapkan para tim penyeleksi UKT/BKT dan Beasiswa KIP harus betul-betul selektif dalam menentukan itu semua.

Kami tidak menginginkan ada sikap nepotisme yang kita temui dalam tahapan penyeleksi maka dari itu satu-satunya cara yang dapat di lakukan adalah menetapkan UKT/BKT berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama serta KMA. Dab menolak intervensi darimanapun, serta harus objektif untuk mewujudkan keadilan.

Untuk menuntuskan persoalan itu, perlu kerjasama yang baik antar mahasiswa para birokrasi. Jika ada mahasiswa yang kemudian merasa keberatan dengan keputusan, ayo kita duduk bersama. Karena kami akan kawal dan meminta transparansi penetapan UKT BKT serta Beasiswa KIP apakah berjalan sesuai regulasi atau tidak.

Penulis : Abdul Rahman

Editor : Sakinah