Majene – Lima Sidik. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di STAIN Majene selama ini terus didorong untuk aktif, kreatif, dan menjadi penggerak utama dalam dinamika kampus. Namun, sangat disayangkan semangat itu tidak dibarengi dengan dukungan riil dari pihak kampus, terutama dalam hal penyediaan fasilitas dasar. Salah satu bentuk ketidakpedulian yang paling nyata adalah ketiadaan ruang sekretariat yang layak bagi sebagian besar Ormawa.

Sudah hampir satu tahun, sembilan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di kampus ini tidak memiliki sekretariat tetap. Mereka terpaksa bekerja tanpa ruang yang memadai, hanya difungsikan sebagai pelengkap administratif semata. Ini bukan sekadar masalah ruangan, tetapi cerminan dari kurangnya komitmen kampus terhadap perkembangan organisasi mahasiswa.

Masalah lainnya yang cukup krusial adalah kebijakan larangan kegiatan mahasiswa di malam hari. Padahal, dengan aktivitas akademik yang padat di siang hari, malam justru menjadi waktu efektif bagi mahasiswa untuk berproses. Larangan ini seolah menjadi bentuk pembungkaman terhadap ruang kreativitas mahasiswa. Tidak sedikit dari mahasiswa yang akhirnya memilih berkegiatan di luar kampus, bahkan di kampus sebelah, karena merasa tidak diberi ruang di rumah sendiri.

Tak berhenti di sana, persoalan administratif pun menjadi hambatan serius. Salah satunya adalah aturan tidak rasional terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ), di mana dana kegiatan satu periode harus segera dipertanggungjawabkan bahkan sebelum masa jabatan berakhir. Kondisi ini menimbulkan dilema besar, apakah dana harus dihabiskan secara paksa atau dilaporkan secara fiktif demi memenuhi tuntutan administratif. Ini jelas bukan pendidikan organisasi yang sehat. Kebijakan seperti ini berpotensi membentuk budaya manipulatif, jauh dari nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang seharusnya ditanamkan dalam dunia kemahasiswaan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Ormawa kampus, kami mengajukan tuntutan berikut:

1. Mendesak pihak kampus STAIN Majene untuk segera menyediakan sekretariat yang layak, merata, dan berfungsi aktif bagi seluruh Ormawa.
2. Meminta peninjauan ulang atau pencabutan terhadap kebijakan pelarangan kegiatan mahasiswa pada malam hari yang selama ini membatasi ruang gerak dan produktivitas mahasiswa.
3. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap regulasi LPJ, serta pelibatan mahasiswa secara aktif dalam setiap proses penyusunan kebijakan organisasi.

Saya ingin menegaskan bahwa kemunduran semangat organisasi mahasiswa bukan karena kurangnya potensi atau minat, tetapi karena tidak adanya dukungan fasilitas dan kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa. Sudah saatnya kampus hadir sebagai fasilitator pertumbuhan mahasiswa, bukan penghambatnya.

“Aspirasi ini saya sampaikan dengan itikad baik, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kualitas organisasi dan pendidikan karakter mahasiswa di STAIN Majene. Kami tidak menunggu janji, kami menunggu aksi. Sudah cukup mahasiswa bersabar, kini giliran kampus,” ujarnya.

Editor: Dewi Karlina

Mahasiswa umumnya dipahami sebagai kelompok intelektual muda yang belum terlalu terikat oleh kepentingan kekuasaan atau ekonomi. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki posisi moral yang tinggi dalam memperjuangkan keadilan. Dalam konteks isu Palestina, ultimo Mei 2025 Free Palestine Network (FPN) kordinator Majene bekerjasama Dema STAIN Majene menggelar pelatihan mahasiswa agar lebih sering kali menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina atas dasar nilai-nilai universal: anti-penjajahan, hak asasi manusia, dan solidaritas global.

Konsepsi ini tampak jelas dalam berbagai diskusi, seminar, hingga pernyataan sikap dari organisasi kemahasiswaan. Mereka mengutip hukum internasional, resolusi PBB, dan prinsip kemanusiaan untuk mendasari dukungan mereka. Bahkan, di banyak kampus, isu Palestina menjadi bagian dari kurikulum tidak resmi yang diajarkan melalui forum-forum kajian.

Namun, jika kita menilik lebih dalam, antara konsepsi dan aksi dalam gerakan mahasiswa terkait isu Palestina masih menyisakan jarak yang cukup lebar. Banyak aksi yang bersifat simbolik—seperti poster, orasi, unggahan media sosial, atau penggalangan dana sesaat—namun belum cukup menyentuh aspek perubahan kebijakan atau solidaritas jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi. Aksi solidaritas terhadap Palestina sering kali muncul hanya saat konflik memuncak dan menjadi viral di media. Setelah itu, isu ini tenggelam kembali, digantikan oleh wacana-wacana lain yang lebih aktual. Selain itu, sebagian mahasiswa juga terjebak dalam romantisme perjuangan tanpa strategi advokasi yang matang. Hal ini mengakibatkan gerakan mahasiswa lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Membumikan Aksi: Dari Simpati ke Empati
Sudah saatnya gerakan mahasiswa membumikan solidaritas mereka menjadi bentuk aksi nyata yang berkelanjutan. Misalnya, menjalin kerja sama dengan LSM internasional yang fokus pada bantuan kemanusiaan di Palestina, mengadakan kampanye literasi global tentang sejarah konflik Palestina-Israel, atau mendorong kampus agar menerapkan kebijakan investasi etis yang tidak mendukung perusahaan yang terlibat dalam pendudukan wilayah Palestina.

Lebih dari itu, mahasiswa juga bisa menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih progresif di forum internasional. Aksi-aksi seperti ini membutuhkan perencanaan, data yang kuat, dan kemampuan diplomasi—sebuah tantangan yang patut dijawab oleh generasi muda intelektual.

Menjaga Nyala, Menjaga Relevansi
Gerakan sosial mahasiswa adalah barometer kepedulian moral bangsa. Dalam isu Palestina, gerakan ini tidak boleh berhenti pada seruan moral dan simbolisme belaka. Konsepsi ideal harus disertai dengan langkah konkret, strategis, dan berkelanjutan. Solidaritas sejati tidak hanya terasa saat dunia menyorot Gaza, tapi juga saat senyap menyelimuti perjuangan rakyat Palestina. Menjaga nyala itu adalah menjaga konsistensi antara ide dan tindakan—itulah tantangan utama gerakan sosial mahasiswa hari ini.

Penulis: Husain Alfulmasi (Dosen STAIN Majene)
Editor: Ainung Salim

Fasilitas kampus yang memadai adalah salah satu komponen utama dalam mendukung kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Namun, kondisi fasilitas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene saat ini masih jauh dari kata ideal. Sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STAIN Majene, saya merasa perlu menyuarakan keluhan dan tuntutan mahasiswa terkait hal ini.

Kondisi Fasilitas Kampus yang Memprihatinkan

Berdasarkan pantauan di lapangan, berbagai fasilitas kampus masih belum memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa, antara lain:

1. Perpustakaan: Koleksi buku yang sangat terbatas membuat mahasiswa enggan berkunjung. Padahal, perpustakaan seharusnya menjadi pusat kegiatan akademik.
2. Toilet: Banyak toilet yang rusak, dengan kloset yang tidak berfungsi, keran air yang tidak mengalir, serta minimnya penerangan.
3. Ruang kelas: Kekurangan LCD proyektor kerap menghambat proses belajar-mengajar. Mahasiswa sering kali harus antre untuk menggunakan proyektor yang tersedia.
4. Sekretariat HMPS: Sembilan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) saat ini belum memiliki ruang sekretariat yang layak, sehingga kegiatan organisasi terganggu.

Kondisi ini terlihat nyata di gedung MIM, LAM, dan perpustakaan lantai 2-3, di mana fasilitas sarana dan prasarana masih sangat minim. AC yang tidak berfungsi dan air yang tidak mengalir adalah keluhan yang sering diungkapkan mahasiswa.

Tuntutan Mahasiswa

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kampus, kami mengajukan tuntutan berikut:

1. Perpustakaan: Menambah koleksi buku terbaru yang relevan dengan kurikulum agar mahasiswa termotivasi untuk mengunjungi perpustakaan.
2. Toilet: Melakukan perbaikan dan perawatan rutin terhadap seluruh toilet, menyediakan perlengkapan kebersihan, dan menjamin ketersediaan air bersih serta penerangan yang cukup.
3. Ruang kelas: Menambah jumlah LCD proyektor dan melakukan perawatan berkala untuk fasilitas ruang kelas lainnya.
4. Sekretariat HMPS: Menyediakan ruang sekretariat yang memadai bagi seluruh HMPS, lengkap dengan fasilitas pendukung kegiatan organisasi mahasiswa.

Harapan dan Langkah ke Depan

Kami mendesak pihak birokrasi kampus untuk segera merespons aspirasi mahasiswa ini. Peningkatan fasilitas kampus tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kegiatan organisasi.

Kami juga berharap dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perbaikan fasilitas kampus, sehingga pengambilan keputusan lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami siap mengambil langkah lebih lanjut, termasuk aksi demonstrasi bersama seluruh mahasiswa STAIN Majene.

Fasilitas kampus adalah cerminan kualitas institusi pendidikan. Sudah saatnya STAIN Majene membuktikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa.

Editor: Ainung Salim

1. Peningkatan Kuota: Menteri Agama berhasil dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi untuk meningkatkan kuota jamaah haji bagi negara asal. Komponen ini sangat menonjol terutama setelah pandemi Covid-19, di mana tahun 2023 kuota haji hanya 221.000 jamaah yang kemudian ditambah 8.000 menjadi 229.000 jamaah. Musim haji 2023, Indonesia menjadi negara dengan kuota haji terbanyak. Begitu pula untuk musim haji tahun 2024 ini, kuota awalnya 221.000 jamaah ditambah 20.000 sehingga menjadi 241.000 jamaah, dan Indonesia tetap memegang posisi negara dengan kuota haji terbanyak.
2. Peningkatan Infrastruktur: Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Makkah dan Madinah dapat menampung lebih banyak jamaah haji. Musim haji tahun 2023 menjadi yang paling mengesankan bagi jamaah atas kebijakan Menteri Agama yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lansia, dikenal sebagai Musim Haji Ramah Lansia yang berkeadilan.
3. Peningkatan Layanan: Penyediaan layanan yang lebih baik, termasuk transportasi, akomodasi, dan bantuan medis, termasuk layanan khusus untuk lansia di semua sektor.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJH) tahun 2022 mencapai 90,45 persen, naik dari penyelenggaraan sebelumnya yang hanya berkisar 85-88 persen. Pencapaian IKJH tahun 2022 ini merupakan pemecahan rekor tertinggi selama Indonesia mengenal istilah perhajian. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), kepuasan jamaah terhadap pelayanan ibadah haji pada 1444 H/2023 M mencapai 90 persen. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Agama bertekad menargetkan peningkatan menjadi 95 persen. Target tersebut telah menjadi komitmen Kementerian Agama yang ditandai dengan peningkatan berbagai fasilitas dan layanan demi kenyamanan jemaah haji. Tahun 2024 ini, Kementerian Agama masih menggunakan tagar Haji Ramah Lansia. Kebijakan baru perhajian tahun 2024 ini menjadikan jemaah haji tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid, melainkan direlokasi ke wilayah Muaishim untuk menambah kenyamanan jemaah haji Indonesia, terutama jemaah lansia.

Penulis : Husain Alfulmasi
Editor : Ainung Salim

Salah satu fakta yang bisa ditemukan dalam sejarah adalah bahwa para nabi diutus sebagai pembawa berita yang membawa pesan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Pada masa kini, tugas tersebut diperankan salah satunya oleh para insan pers.

Dalam dunia kampus, insan pers menjadi salah satu pilar yang mengadvokasi demokrasi. Fungsinya tidak hanya memberikan informasi yang valid kepada mahasiswa, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh para pengambil keputusan di lingkungan kampus.

Oleh sebab itu, insan pers dituntut untuk selalu kritis. Selama informasi yang disajikan telah memenuhi kaidah jurnalistik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan untuk ragu dalam mengungkapkannya.

Lembaga pers mahasiswa bukanlah bagian dari humas kampus yang hanya menyoroti aspek positif terkait prestasi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan citra kampus. Lebih dari itu, pers mahasiswa berfungsi sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa. Artinya, setiap ide yang bersifat kontroversial diizinkan asalkan didukung oleh data dan fakta. Artinya, setiap informasi atau gagasan yang bersifat kritis bahkan ofensif, diperbolehkan asal berdasarkan dengan data dan fakta.

Pihak birokrasi seharusnya tidak terlalu emosional alias baper apalagi mengintervensi liputan yang dilakukan oleh pers mahasiswa, meskipun isu yang diangkat bersifat sensitif. Karena posisi pers mahasiswa adalah independen.

Ada banyak kasus di mana birokrasi melakukan intervensi terhadap kegiatan pers mahasiswa. Salah satunya, pada tahun 2016, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang mengalami pembredelan oleh pihak rektorat karena tidak tahan dengan liputan yang dilakukan. Tidak hanya itu, LPM Poros bahkan dibekukan secara keorganisasian. Birokrat kampus merasa tidak nyama karena LPM Poros mengungkap ketidaksiapan Universitas Ahmad Dahlan membuka Fakultas Kedokteran.

Sikap represif birokrat kampus terhadap lembaga pers mahasiswa seharusnya tidak diterima sebagai suatu praktik yang sah. Sejalan dengan prinsip kebebasan pers dan otonomi lembaga pers, pimpinan dan warga kampus seharusnya menghargai serta memahami peran kritis yang dimainkan oleh pers mahasiswa. Upaya untuk mengekang atau membatasi kebebasan pers mahasiswa tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berbicara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk pertukaran ide dan kritik konstruktif di dalam lingkungan kampus.

Maka dari itu, stereotipe bahwa pers mahasiswa hanya boleh melaporkan hal-hal positif tentang kampus merupakan kekeliruan yang mesti diluruskan karena sekali lagi, lembaga pers mahasiswa bukanlah humas kampus. Berita yang bersifat kontroversial dari pers mahasiswa seharusnya dijadikan kesempatan untuk introspeksi oleh pihak kampus agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, mengingat tidak semua kebijakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Editor: Lima Sidik

Dari salah satu tujuan diselenggarakannya KKN-MB kampusku belum melahirkan nilai nilai di atas. dan Kampus dengan slogan Unggul & Malaqbi sebagai sala satu PTKIN yang ikut serta dalam kegiatan KKN-MB 2023 . Hal ini berbagai bentuk keresahan dan kekecewaan peserta terhadap birokrasi yang belum sepenuhnya dapat menerapkan nilai nilai moderasi sendiri. Mengingat sikap birokrasi yang tidak menerapkan sifat taadul dan Tawassuth kepada Mahasiswa dengan adanya stratifikasi perbedaan akomodasi dan atribut dengan penyelenggaraan KKN-MB sebelumnya. Tak hanya itu upaya mahasiswa dalam menyuarakan untuk diadakannya apa yang menjadi hak mahasiswa KKN-MB melalui grup chat yang dibuat birokrasi. Namun karena ditutupnnya fitur chat dalam grup tersebut (hanya admin yang dapat mengirim pesan), kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan maksud kami dan melalui tulisan inilah persoalan dan kekhawatiran bisa dikawal dan ditindaklanjuti oleh birokrasi sesuai dengan Peraturan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan pemgabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga peran pemerintah lebih besar dalam proses penyelenggaraan PTN. Termasuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satu di dalamnya terwujud dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKN adalah bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu semestinya mahasiswa diberikan akomodasi biaya atau living cost selama KKN berlangsung, berikut juga dengan atrribut KKN dan bahkan perihal tersebut tidak dibebankan sepersen dalam proses penyelengaraan KKN. Mengingat UKT atau Uang Kuliah Tunggal dimaknai sebagai alternatif untuk meringankan beban mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan dengan semangat ketunggalan/penanggungan seluruh biaya kuliah dengan sekali pembayaran tiap satu semester. Maka semua beban/tanggungan biaya kuliah selain UKT tidak diperkenankan. Dan kami menilai segala peraturan terkait biaya KKN menjadi gugur/tidak berlaku lagi. Uang Kuliah Tunggal sudah menanggung seluruh biaya kuliah, termasuk biaya Kuliah Kerja Nyata. Olehnya kami mengharapkan kejelasan terkait Biaya KKN dibebankan kepada kampus ketika biaya lebih sesuai yang terdapat dalam juknis serta kami memohon diadakahnnya atribut perlengkapan KKN pada program KKN-MB.

Kontributor : Nur Iman Saal
Editor : Div. Litbang LIMA SIDIK

Kampus yang baru didirikan pada tahun 2016 lalu, yang diresmikan langsung oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi kabar gembira untuk seluruh masyarakat Sulbar.

STAIN Majene yang memiliki visi sebagai pusat kajian dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malabiq, membuat mahasiswa tertarik. Terutama yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di PTKIN.

Kini mahasiswa dari segala penjuru Indonesia telah berdatangan mengadu nasib di bumi assamalewuang dengan harapan bisa memaksimalkan potensinya.

Tahapan pendaftaran sudah di mulai beberapa bulan yang lalu dan akan segera berakhir. Itu berarti perkuliahan untuk mahasiswa baru akan segera dimulai.

Namun, saat ini yang sering menjadi polemik di kalangan mahasiswa adalah persoalan biaya. Sehingga mahasiswa kadang kalah memilih cuti kuliah atau memilih untuk berhenti kuliah dan itu menjadi PR bersama.

Dengan melihat kejadian diatas kami kembali mencoba meboboti secara substansi. Dan ternyata alasannya berkaitan dengan penetapan UKT/BKT serta Beasiswa KIP.

Maka kami Selaku HMJ Syariah dan EBI mengharapkan para tim penyeleksi UKT/BKT dan Beasiswa KIP harus betul-betul selektif dalam menentukan itu semua.

Kami tidak menginginkan ada sikap nepotisme yang kita temui dalam tahapan penyeleksi maka dari itu satu-satunya cara yang dapat di lakukan adalah menetapkan UKT/BKT berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama serta KMA. Dab menolak intervensi darimanapun, serta harus objektif untuk mewujudkan keadilan.

Untuk menuntuskan persoalan itu, perlu kerjasama yang baik antar mahasiswa para birokrasi. Jika ada mahasiswa yang kemudian merasa keberatan dengan keputusan, ayo kita duduk bersama. Karena kami akan kawal dan meminta transparansi penetapan UKT BKT serta Beasiswa KIP apakah berjalan sesuai regulasi atau tidak.

Penulis : Abdul Rahman

Editor : Sakinah

Kini kapal itu makin bertambah tua
Penumpangnya pun makin banyak
Beragam macam penumpangnya
Bersatu dalam bingkai Bhinneka tunggal Ika
Macam suku Ras dan Agama
Hanya satu yang nampak “INDONESIA”

Kapal Tua itu terus Berlabuh
Mengarungi luasnya tragedi dan persoalan
Diantara banyak penumpangnya
Ada saja yang mencoba melubanginya
Ada juga yang selalu menambal lubang itu
Nampaknya Bhinneka tak selamanya satu

Betul kita satu
Namun satu dalam banyak kelompok
Betul kita beda
Namun perbedaan sering jadi kontra
Nampaknya kapal tua ini goyang
Bingkai adil makmur sulit untuk dibentuk

Kita hanya bisa berharap pada nahkodanya
Entah kearah mana kapal ini berlabuh
Akankah Ia tetap melabuh
Atau malah karam tenggelam
Oleh kecerobohan penumpangnya
Bahkan kelalaian dari nahkodanya

Karya : Muhammad Fauzan Fadli

Dalam Langkah jelas terdengar
Irama merdu kalam-kalam Nya
Terhenyak aku saat terdengar bait firman-Nya

Iqra’….
Iqra’ Bismirabbikal ladzi khalaq…
Khalaqal insana min khalaq
Iqra’ warabbukal akram
Al-ladzi allama bilqalam
Allamal insana ma lam ya’lam

Ketika khabar telah dikabarkan
Kisah telah diceritakan
Ilmu telah diajarkan
Hukum telah ditetapkan…

Hanya dengan Iqra’
Maka semuanya jelas
Hanya dengan Iqra’
Maka semuanya terjawab
Hanya dengan Iqra’
Maka semuanya tergambar jelas

Kuteruskan Langkah yakinku menghadap-Nya
Kugelar sajadah
Sujud aku menghamba pada-Nya
Bertasbih menyebut Asma-Nya

Terpaku aku dalam zikir
Muhasabah diri

Semua ini adalah kuasa-Nya
Karena dia sang maha pencipta

Banyak tanya dalam dada
Ternyata hanya dalam bait-bait iqra’ jawabannya

Karya : Muhammad Fauzan Fadli